MERAHPUTIHKU.com, MAKASSAR – Mahasiswa mengatasnamakan dari Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan menyerahkan data Anggaran Rumah Tangga (ART) pimpinan DPRD Tana Toraja tahun 2017 kepada Kejati Sulsel, Senin (15/9/2025).
Laporan itu sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum tidak lagi berlama-lama dalam menangani perkara yang dianggap sudah berlarut hingga delapan tahun.
“Ini bukti bahwa kami tidak sekadar bicara di jalanan saat melakukan aksi. Tapi juga mendorong agar kasus ini benar-benar dituntaskan,” kata Ryan Saputra, koordinator GMPH Sulsel.
Dengan tegas ia mendesak Kejati untuk melakukan pemeriksaan maraton terhadap semua pihak yang diduga terlibat, tanpa pengecualian.
Diketahui jika dalam dokumen yang diserahkan itu menyoroti rincian anggaran ART pimpinan DPRD Tana Toraja yang mencakup konsumsi Rp25 juta per bulan, listrik dan air Rp10 juta, pemeliharaan rumah Rp152 juta, serta pemeliharaan kendaraan Rp40 juta per bulan.
Menurutnya angka itu bila diakumulasikan sejak 2017 hingga 2024 menunjukkan potensi kerugian negara yang besar dan harus segera diungkap. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya penyerahan data tersebut. Ia menjelaskan penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan kini tengah menunggu perampungan perhitungan kerugian negara.
“Ada data DPA tahun 2017 telah dimasukkan. Rincian anggaran,” ujarnya.
Tekanan terhadap Kejati muncul di saat Presiden Prabowo Subianto kembali menggaungkan pesan kerasnya soal perang terhadap korupsi. Dalam pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Presiden menegaskan negara tidak akan berkompromi terhadap praktik penyelewengan kekuasaan.
“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu,” kata Prabowo.
Ketegangan antara janji politik pusat dan dinamika penegakan hukum di daerah kini semakin mencolok. Mahasiswa menilai lambannya penanganan perkara di Sulawesi Selatan berseberangan dengan seruan Presiden yang meminta aparat segera bersih-bersih.
“Kalau Presiden sudah sekeras itu, mestinya Kejati jangan lagi santai. Semua yang terlibat harus diperiksa secepatnya,” tukas Ryan.
Di tengah sorotan publik dan tekanan politik, Kejati Sulsel kini menghadapi ujian: menegakkan hukum dengan prosedur yang hati-hati atau mempercepat langkah agar sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, setelah sehari melakukan unjukrasa. Mereka secara resmi menyerahkan data Anggaran Rumah Tangga (ART) pimpinan DPRD Tana Toraja tahun 2017 kepada Kejati Sulsel. (*)
